Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan gagasan pemerintah pusat mengalihkan ibu kota ke lokasi lain tidak mengganggu pembangunan di Jakarta. Anies menyebutkan ibu kota akan di Jakarta ataukah tidak, permasalahan di DKI harus dituntaskan.
"Barusan saya berikan dalam rapat, jika pemerintahan ada di Jakarta atau luar Jakarta. Beberapa masalah yang berada di Jakarta tetap harus dituntaskan," kata Anies selesai rapat hanya terbatas mengenai 'Tindak Lanjut Gagasan Perpindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Anies menyebutkan beberapa persoalan yang masih tetap jadi pekerjaan rumah di Jakarta diantaranya lingkungan hidup, keperluan air bersih, pengendalian hawa, pemrosesan sampah, serta transportasi.
"Itu semua masih tetap jadi PR yang perlu dituntaskan," katanya.
Menurut Anies, dalam rapat hanya terbatas Presiden Joko Widodo menyatakan jika bahasan tentang perpindahan ibu kota tidak ada hubungan dengan gagasan pembangunan besar-besaran di Jakarta.
"Gagasan pembangunan besar-besaran di Jakarta masih bersambung, jalan selalu," kata Anies.
Bekas Menteri Pendidikan serta Kebudayaan itu mengatakan jika dalam diskusi gagasan perpindahan ibu kota yang diulas masalah masalah pemerintahan, seperti eksekutif serta legislatif. Selain itu, permasalahan keuangan masih di Jakarta.
"Yang berkaitan dengan perdagangan, keuangan, investasi, masih di Jakarta," katanya.
Awalnya, Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan ibu kota baru yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke lokasi lain cuma untuk manfaat pemerintahan saja.
Pemerintah sekarang ini mulai memperdalam persyaratan lokasi menjadi ibu kota baru. Hal itu dikatakan Bambang dalam rapat hanya terbatas mengenai 'Tindak Lanjut Gagasan Perpindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
"Saran kami untuk ibu kota ini yang diposisikan ialah cuma manfaat pemerintahan, yakni eksekutif, kementerian instansi, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, lalu yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan sebagainya," kata Bambang.
Baca Juga: materi sekolah
"Lalu keamanan, TNI, Polri, dan kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang berada di Indonesia," tutur Bambang meneruskan.
Bambang menjelaskan untuk permasalahan layanan keuangan, perdagangan, serta industri akan ada di Jakarta.
"Misalnya BI, OJK, BKPM masih di Jakarta. Ini ide yang coba kita contek dari beberapa best practice yang telah dikerjakan negara lain," katanya.
Menurut Bambang, arah pemerintah untuk mengalihkan ibu kota ini ialah pembelahan pusat pemerintahan serta usaha. Menurutnya, Jakarta akan jadi pusat usaha sampai tingkat regional di Asia Tenggara.
"Yang kita akan menuju dari ibu kota baru ialah pembelahan pusat usaha serta pusat pemerintahan," katanya.
"Barusan saya berikan dalam rapat, jika pemerintahan ada di Jakarta atau luar Jakarta. Beberapa masalah yang berada di Jakarta tetap harus dituntaskan," kata Anies selesai rapat hanya terbatas mengenai 'Tindak Lanjut Gagasan Perpindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Anies menyebutkan beberapa persoalan yang masih tetap jadi pekerjaan rumah di Jakarta diantaranya lingkungan hidup, keperluan air bersih, pengendalian hawa, pemrosesan sampah, serta transportasi.
"Itu semua masih tetap jadi PR yang perlu dituntaskan," katanya.
Menurut Anies, dalam rapat hanya terbatas Presiden Joko Widodo menyatakan jika bahasan tentang perpindahan ibu kota tidak ada hubungan dengan gagasan pembangunan besar-besaran di Jakarta.
"Gagasan pembangunan besar-besaran di Jakarta masih bersambung, jalan selalu," kata Anies.
Bekas Menteri Pendidikan serta Kebudayaan itu mengatakan jika dalam diskusi gagasan perpindahan ibu kota yang diulas masalah masalah pemerintahan, seperti eksekutif serta legislatif. Selain itu, permasalahan keuangan masih di Jakarta.
"Yang berkaitan dengan perdagangan, keuangan, investasi, masih di Jakarta," katanya.
Awalnya, Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan ibu kota baru yang dipindahkan dari DKI Jakarta ke lokasi lain cuma untuk manfaat pemerintahan saja.
Pemerintah sekarang ini mulai memperdalam persyaratan lokasi menjadi ibu kota baru. Hal itu dikatakan Bambang dalam rapat hanya terbatas mengenai 'Tindak Lanjut Gagasan Perpindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
"Saran kami untuk ibu kota ini yang diposisikan ialah cuma manfaat pemerintahan, yakni eksekutif, kementerian instansi, legislatif, parlemen MPR DPR DPR, lalu yudikatif kehakiman, kejaksaan, MK dan sebagainya," kata Bambang.
Baca Juga: materi sekolah
"Lalu keamanan, TNI, Polri, dan kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang berada di Indonesia," tutur Bambang meneruskan.
Bambang menjelaskan untuk permasalahan layanan keuangan, perdagangan, serta industri akan ada di Jakarta.
"Misalnya BI, OJK, BKPM masih di Jakarta. Ini ide yang coba kita contek dari beberapa best practice yang telah dikerjakan negara lain," katanya.
Menurut Bambang, arah pemerintah untuk mengalihkan ibu kota ini ialah pembelahan pusat pemerintahan serta usaha. Menurutnya, Jakarta akan jadi pusat usaha sampai tingkat regional di Asia Tenggara.
"Yang kita akan menuju dari ibu kota baru ialah pembelahan pusat usaha serta pusat pemerintahan," katanya.
Komentar
Posting Komentar