Langsung ke konten utama

Alasan PBSI UNIPMA Gelar UKBI Program Internasionalisasi

Menurut dia, tak ada pemaksaan implementasi UNBK di daerah terdampak petaka, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yg alami resiko gempa terparah. “Maka tak ada pemaksaan UNBK, kami dorong UNKP, ” ujarnya.
PPDB Zonasi
Di tahun 2018 aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) metode zonasi pun sama rata di semua level pendidikan. Walau begitu, tiap-tiap daerah punyai peraturan dengan cara tekhnis yg cukuplah tidak sama. Di PPDB level SMA negeri, soal yg sama seperti tahun 2017 kembali berlangsung.

Baca Juga: pengertian manajemen menurut para ahli

Orang-tua siswa yg tak terima anaknya tak lolos di sekolah khusus ramai-ramai mengerjakan tidak setuju ke kantor Dinas Dikbud. Situasi itu memaksa Dinas Dikbud NTB buka kembali peluang untuk siswa yg belum juga dapatkan sekolah buat masukkan berkas ke SMA negeri yg jatahnya belum juga tercukupi.

Artikel Terkait: pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli

Sekolah swasta di NTB banyak yg tak sama pendapat dengan peraturan dinas pendidikan yg kurang tegas pada peraturan PPDB di sekolah negeri. Hal semacam itu menimbulkan banyak sekolah swasta yg kekurangan siswa.
Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan tak ada lagi area untuk siapa-siapa saja buat terima siswa lebih dari keputusan. Apabila ada yg melanggar bakal terima sangsi berwujud tak disadari oleh kementerian.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Inilah ''Kampus Idola'' Lewat Akreditasi Internasional Yang Di Dambakan

Setelah itu Fakultas Tehnologi Industri ada 4 program studi yaitu Tehnik Elektro, Tehnik Mesin, Tehnik Industri serta Tehnik Kimia. Untuk program saatsarjana ada 6 program studi magister (S2) mencakup Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Pesisir serta Kelautan, Manajemen, Tehnik Sipil, Pengetahuan Hukum, Arsitektur juga Pendidikan Bhs serta Sastra Indonesia. “Hampir semuanya dari program studi di UBH telah terakreditasi oleh Tubuh Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta biasanya mempunyai posisi B. Paling baru, program studi Pendidikan Jasmasi Kesehatan serta Rekreasi yang sudah mempunyai izin th. 2017 kemarin. Lalu mulai sejak th. 2017, UBH telah sukses beroleh Akreditasi Insitusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan nilai akreditasi B, ” tuturnya. Baca Juga:  contoh konflik sosial  Berkenaan dengan cost uang kuliah, Azwar Ananda menyampaikan calon mahasiswa baru UBH th. akademik 2018/2019 sekitar pada Rp5, 5 juta sampai Rp7, 5 juta bergantung dengan program studi p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ini Dia Tembang Pertama di Dunia

Jauh sebelumnya negara Suriah dibuat pada 1946, lokasi itu sudah meningkatkan kebiasaan musik yang kaya sepanjang beberapa ribu th.. Agama yang bermacam, sekte, serta etnik yang menetap serta melewati seantero Suriah sepanjang demikian abad—umat Muslim, Kristen, Yahudi, Arab, Assiria, Armenia, serta Kurdi—semuanya berperan pada musik di lokasi ini. Tembang Suriah kuno Pada 1950-an, beberapa arkeolog temukan 29 bagian tanah liat berumur 3. 400 th. didalam satu bilik serupa perpustakaan di Kota Ugarit yang terdapat di pesisir Laut Mediterania. Bagian-bidang segenggaman tangan itu beberapa besar pecah jadi puing, tapi satu diantaranya (yang lalu dimaksud H6), berwujud utuh. Pada bagian itu tercantum lirik-lirik lagu serta di bawahnya dipercaya beberapa pakar jadi contoh not musik paling awal di semua dunia. Perempuan-perempuan Arab yang menampik bungkam Perlawanan bawah tanah ala toko musik bajakan di Arab Saudi Sesudah bioskop, Arab Saudi sediakan pembentukan orkestra serta oper...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Inilah Aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tenatang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP ini untuk melaksanakan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini. Baca Juga: dispenser miyako Ditegaskan dalam PP ini, dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip: a. iktikad baik; b. kehati-hatian; c. transparansi; d. keterpercayaan; e. akuntabilitas;f. keseimbangan; dan g. adil dan sehat. PMSE, menurut PP ini, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen,Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Menurut PP ini, Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Ko...
Posting Komentar
Baca selengkapnya