Jurusan Arsitektur serta Rencana FT Unsyiah (JAPFT) menyelenggarakan diskusi berkenaan kegunaan ekologis serta ekstrinsik Taman Sari (Bustanus Salatin) Banda Aceh jadi RTH, dan menyoroti pembangunan panggung permanen di area itu, Jumat (27/7) , di Kafe Libri Gedung Perpustakaan Unsyiah. Diskusi itu melahirkan beberapa rujukan, salah satunya memohon Pemko Banda Aceh buat menyetop pembangunan panggung seharga Rp 1. 850. 120. 000 itu.
Baca juga : unsur ekstrinsik
Datang jadi narasumber, Ketua Jurusan Arsitektur serta Rencana FT Unsyiah, Dr Ir Izziah MSc, Kepala Sektor (Kabid) Penyusunan Area Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam ST MSi, serta Pakar Hukum Administrasi Rencana FH Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH MHum. Diskusi itu berjalan alot, di mana sejumlah besar peserta diskusi menghendaki Taman Sari dikembalikan fungsinya jadi RTH.
Artikel terkait :Cerita pendek
Dr Ir Izziah MSc mengemukakan, Taman Sari punyai kegunaan khusus ekologis ialah jadi paru-paru kota, area resapan air, serta sisi dari metode jaringan RTH kota Banda Aceh. Menurut dia, kehadiran panggung permanen pun kurang searah dengan usaha memperkokoh citra daerah ‘kota pusaka Banda Aceh’.
Dijelaskan, apabila mau merestorasi cerita lama saat lampau juga sekaligus merevitalisasi daerah, situasi Taman Sari mesti dikembalikan berubah menjadi taman yg luas, asri, serta sejuk. “Bila butuh, kembalikan permainan tradisionil kita disana, ” ujarnya kembali.
Sesaat Kabid Penyusunan Area Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam, mengemukakan, jadi RTH publik yg strategis di pusat kota, Taman Sari punyai multiperan dalam menyimpan aktivitas sosial budaya serta ekonomi penduduk. Ia memaparkan, pembangunan tetap dapat saja lantaran rasio pada luasan area terjaga serta tak terjaga tetap kira-kira 80 : 20.
Rasio itu tak menyalahi tekhnis penyelenggaraan RTH Publik dalam Permen Nomer 5 tahun 2008, di mana buat taman kota di-isyaratkan 70-80 prosen dari luas area buat area terbuka tiada perkerasan serta vegetasi. “Sisa 20 hingga 30 prosen dibolehkan buat perkerasan serta bangunan partisan kegunaan RTH, ” katanya.
Dan Pakar Hukum Administrasi Rencana FH Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH MHum mengemukakan, dalam UU Penyusunan Area, tiap-tiap orang punya hak buat paham ide tata area dan mendapat perubahan yg pantas atas kerugian yg muncul gara-gara pelaksanaan pembangunan yg tidak pas dengan ide tata area.
“Hak-hak warga ini bisa di ajukan lewat prosedur advokasi, ialah membuat komunikasi dengan petinggi berotoritas, ” kata Yanis. Diterangkan, warga bisa ajukan tuntutan terhadap petinggi berotoritas di Pengadilan Tata Upaya Negara (PTUN) .
Menyikapi hasil rujukan diskusi JAPFT yg memohon Pemko Banda Aceh buat menyetop pembangunan panggung permanen serta menyelenggarakan uji publik, Plt Kepala Dinas PUPR Banda Aceh, Ir Gusmeri MT siap mengerjakan rujukan itu apabila dibutuhkan. Tetapi diakui dia sedih apabila ide itu sarat unsur politis.
“Kalau pengin di-test silahkan saja, walaupun saya bingung bagaimana prosedurnya. Saya cuma sedih bila di belakangnya ditunggangi politik. Lantaran di ingatan saya cuma mau Banda Aceh ini bagus, ” kata Gusmeri, serta menyatakan tak pernah mengunjungi diskusi itu. Menurut dia, pembangunan panggung permanen tak kurangi RTH, lantaran dibikin pas diatas landasan panggung yg udah ada.
Tidak hanya itu, susulnya, ada panggung permanen bakal mengirit ongkos sewa panggung yg capai beberapa puluh juta rupiah tiap-tiap ada even. “Sewanya sejauh ini gak murah, beberapa puluh juta rupiah terbuang. Coba berjalan-jalan ke kota beda, pembangunan di Banda Aceh tetap tambah bagus serta teratur, ” katanya.
Berkenaan perkiraan gosip panggung bermuatan politik, kata Gusmeri, hal semacam itu didukung dengan beberapa kenyataan terkait pembangunan di Banda Aceh sekian tahun paling akhir. Ia contohkan, bangunan Museum Digital di muka Kantor DPRK Banda Aceh, yg membatasi pandangan dari Taman Sari ke Masjid Raya Baiturrahman malahan tak diprotes. “Itu yang pasti kurangi RTH serta membatasi pandangan mengapa tak dipermasalahkan? Jadi sehabis saya studi ini unsur politiknya kuat, ” katanya.
Baca juga : unsur ekstrinsik
Datang jadi narasumber, Ketua Jurusan Arsitektur serta Rencana FT Unsyiah, Dr Ir Izziah MSc, Kepala Sektor (Kabid) Penyusunan Area Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam ST MSi, serta Pakar Hukum Administrasi Rencana FH Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH MHum. Diskusi itu berjalan alot, di mana sejumlah besar peserta diskusi menghendaki Taman Sari dikembalikan fungsinya jadi RTH.
Artikel terkait :Cerita pendek
Dr Ir Izziah MSc mengemukakan, Taman Sari punyai kegunaan khusus ekologis ialah jadi paru-paru kota, area resapan air, serta sisi dari metode jaringan RTH kota Banda Aceh. Menurut dia, kehadiran panggung permanen pun kurang searah dengan usaha memperkokoh citra daerah ‘kota pusaka Banda Aceh’.
Dijelaskan, apabila mau merestorasi cerita lama saat lampau juga sekaligus merevitalisasi daerah, situasi Taman Sari mesti dikembalikan berubah menjadi taman yg luas, asri, serta sejuk. “Bila butuh, kembalikan permainan tradisionil kita disana, ” ujarnya kembali.
Sesaat Kabid Penyusunan Area Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Rahmatsyah Alam, mengemukakan, jadi RTH publik yg strategis di pusat kota, Taman Sari punyai multiperan dalam menyimpan aktivitas sosial budaya serta ekonomi penduduk. Ia memaparkan, pembangunan tetap dapat saja lantaran rasio pada luasan area terjaga serta tak terjaga tetap kira-kira 80 : 20.
Rasio itu tak menyalahi tekhnis penyelenggaraan RTH Publik dalam Permen Nomer 5 tahun 2008, di mana buat taman kota di-isyaratkan 70-80 prosen dari luas area buat area terbuka tiada perkerasan serta vegetasi. “Sisa 20 hingga 30 prosen dibolehkan buat perkerasan serta bangunan partisan kegunaan RTH, ” katanya.
Dan Pakar Hukum Administrasi Rencana FH Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH MHum mengemukakan, dalam UU Penyusunan Area, tiap-tiap orang punya hak buat paham ide tata area dan mendapat perubahan yg pantas atas kerugian yg muncul gara-gara pelaksanaan pembangunan yg tidak pas dengan ide tata area.
“Hak-hak warga ini bisa di ajukan lewat prosedur advokasi, ialah membuat komunikasi dengan petinggi berotoritas, ” kata Yanis. Diterangkan, warga bisa ajukan tuntutan terhadap petinggi berotoritas di Pengadilan Tata Upaya Negara (PTUN) .
Menyikapi hasil rujukan diskusi JAPFT yg memohon Pemko Banda Aceh buat menyetop pembangunan panggung permanen serta menyelenggarakan uji publik, Plt Kepala Dinas PUPR Banda Aceh, Ir Gusmeri MT siap mengerjakan rujukan itu apabila dibutuhkan. Tetapi diakui dia sedih apabila ide itu sarat unsur politis.
“Kalau pengin di-test silahkan saja, walaupun saya bingung bagaimana prosedurnya. Saya cuma sedih bila di belakangnya ditunggangi politik. Lantaran di ingatan saya cuma mau Banda Aceh ini bagus, ” kata Gusmeri, serta menyatakan tak pernah mengunjungi diskusi itu. Menurut dia, pembangunan panggung permanen tak kurangi RTH, lantaran dibikin pas diatas landasan panggung yg udah ada.
Tidak hanya itu, susulnya, ada panggung permanen bakal mengirit ongkos sewa panggung yg capai beberapa puluh juta rupiah tiap-tiap ada even. “Sewanya sejauh ini gak murah, beberapa puluh juta rupiah terbuang. Coba berjalan-jalan ke kota beda, pembangunan di Banda Aceh tetap tambah bagus serta teratur, ” katanya.
Berkenaan perkiraan gosip panggung bermuatan politik, kata Gusmeri, hal semacam itu didukung dengan beberapa kenyataan terkait pembangunan di Banda Aceh sekian tahun paling akhir. Ia contohkan, bangunan Museum Digital di muka Kantor DPRK Banda Aceh, yg membatasi pandangan dari Taman Sari ke Masjid Raya Baiturrahman malahan tak diprotes. “Itu yang pasti kurangi RTH serta membatasi pandangan mengapa tak dipermasalahkan? Jadi sehabis saya studi ini unsur politiknya kuat, ” katanya.
Komentar
Posting Komentar