Langsung ke konten utama

Alasan PBSI UNIPMA Gelar UKBI Program Internasionalisasi

Menurut dia, tak ada pemaksaan implementasi UNBK di daerah terdampak petaka, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yg alami resiko gempa terparah. “Maka tak ada pemaksaan UNBK, kami dorong UNKP, ” ujarnya.
PPDB Zonasi
Di tahun 2018 aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) metode zonasi pun sama rata di semua level pendidikan. Walau begitu, tiap-tiap daerah punyai peraturan dengan cara tekhnis yg cukuplah tidak sama. Di PPDB level SMA negeri, soal yg sama seperti tahun 2017 kembali berlangsung.

Baca Juga: pengertian manajemen menurut para ahli

Orang-tua siswa yg tak terima anaknya tak lolos di sekolah khusus ramai-ramai mengerjakan tidak setuju ke kantor Dinas Dikbud. Situasi itu memaksa Dinas Dikbud NTB buka kembali peluang untuk siswa yg belum juga dapatkan sekolah buat masukkan berkas ke SMA negeri yg jatahnya belum juga tercukupi.

Artikel Terkait: pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli

Sekolah swasta di NTB banyak yg tak sama pendapat dengan peraturan dinas pendidikan yg kurang tegas pada peraturan PPDB di sekolah negeri. Hal semacam itu menimbulkan banyak sekolah swasta yg kekurangan siswa.
Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan tak ada lagi area untuk siapa-siapa saja buat terima siswa lebih dari keputusan. Apabila ada yg melanggar bakal terima sangsi berwujud tak disadari oleh kementerian.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyebab Beli Rumah Murah Syaratnya Makin Mudah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan ada 102.500 unit rumah murah atau subsidi yang akan dibangun pada tahun 2020. Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan ratusan ribu unit rumah dikarenakan sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah diketok sebesar Rp 11 triliun. Adapun, subsidi perumahan dikenal dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Baca Juga: supermarket bahan bangunan "Dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah," kata Wempi saat membuka acara Indonesia Property Expo 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/11/2019). Pemerintah, telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan tersebut di antaranya FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka P...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Alasan Pemkot Tangerang Bangun Rumah Murah untuk Pegawai

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah didampingi Sekda Kota Tangerang Tatang Sutisna dan Ketua Koperasi Satya Karya Dadi Budaeri, melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan Koperasi Pegawai Negeri Satya Karya Residence, di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Perumahan itu khusus diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang juga anggota Koperasi Satya Karya. Baca Juga: pintu kamar mandi aluminium Perumahan itu merupakan perumahan Korpri (Korps Pegawai Negeri) tahap II yang ditujukan bagi pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang belum memiliki rumah. Mereka mendapat fasilitas kepemilikan rumah dengan harga relatif terjangkau. Walikota berharap dengan pengembangan pembangunan KPN Satya Karya, seluruh warga dapat semakin guyub, rukun dan damai. "Saya titip kepada warga sekitar ke Pak RT, Pak RW dan seluruh pegawai di sini karena kita sama-sama hidup di Kota Tangerang, jadi harus saling gotong royong," ucap Arief, Jumat (29/11/2019). Ia...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Inilah Aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tenatang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP ini untuk melaksanakan Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini. Baca Juga: dispenser miyako Ditegaskan dalam PP ini, dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip: a. iktikad baik; b. kehati-hatian; c. transparansi; d. keterpercayaan; e. akuntabilitas;f. keseimbangan; dan g. adil dan sehat. PMSE, menurut PP ini, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen,Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. Menurut PP ini, Pelaku Usaha Luar Negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Ko...
Posting Komentar
Baca selengkapnya