Selama 20 tahun terakhir, Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan mayoritas populasi Muslim terbesar, telah berkembang menjadi negara demokrasi berdasarkan toleransi dan interpretasi Islam yang moderat. Indonesia juga telah muncul sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Artikel ini adalah bagian dari seri “Indonesia dan Timur Tengah: Menjelajahi Koneksi” yang meneliti sifat, ruang lingkup, dan implikasi hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah.
Bulan April 2017, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengakui bahwa ia “kecewa” oleh investasi asing senilai US$6,71 miliar yang dijanjikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungannya sebulan sebelumnya. Kekecewaan Jokowi muncul setelah berita bahwa investasi Saudi di China hampir sepuluh kali lipat dari yang dijanjikan kepada Indonesia, selain setelah pengumuman bahwa raksasa minyak dan gas Malaysia Petronas menjual saham senilai $7 miliar kepada raksasa minyak Teluk Saudi Aramco.
Baca Juga: assalamualaikum warrahmatullahi wanarakatuh
Investasi Kerajaan Arab Saudi di China dan Malaysia semakin memajukan dua pesaing ekonomi regional Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju. Kekecewaan Jokowi kemungkinan disebabkan oleh lebih dari sekadar menjadi penerima potongan terkecil dari kue investasi Saudi. Kampanye kepresidenannya dalam Pilpres 2014 berjanji untuk merevitalisasi infrastruktur Indonesia yang sudah lama lesu, dan tiga tahun untuk masa lima tahun kepresidenannya tidak banyak menunjukkan hasil memuaskan.
Meskipun Jokowi kecewa, Indonesia akan terus melampaui negara-negara tetangganya di Asia dalam menerima pendanaan Arab Saudi untuk universitas dan beasiswa agama yang memungkinkan siswa Indonesia untuk menempuh ilmu di lembaga-lembaga Islam di Kerajaan. Strategi investasi budaya Saudi di Indonesia, utamanya direkayasa melalui pembangunan sekolah-sekolah Islam, penyediaan guru dan buku pelajaran, dan peluang pendanaan beasiswa telah memfasilitasi saluran pengaruh Saudi yang sebagian besar tidak dapat ditembus terhadap perubahan politik Indonesia selama 40 tahun terakhir.
Artikel Terkait: gambar norma agama
Pendidikan Islam yang didukung Arab Saudi tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat di bawah penindasan rezim Orde Baru Suharto dari tahun 1966 hingga 1998. Saat ini, di bawah pemerintahan demokratis Indonesia yang cenderung anti-liberal, elit Muslim yang berpendidikan Saudi di Indonesia memanfaatkan peluang untuk menggunakan peningkatan kebebasan politik untuk mempromosikan proteksionisme agama dan konservatisme Islam garis keras.
IDENTITAS NASIONAL DI BAWAH SUHARTO
Tahun 1965, komplotan rahasia dari perwira militer sayap kiri mengatur kudeta yang gagal di Jakarta, membunuh enam jenderal anti-komunis yang mereka yakini sedang bersiap menggulingkan Presiden Sukarno. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jenderal Suharto, yang dengan mencurigakan lolos dari pembunuhan, melangkah untuk menetralkan komplotan, mengambil kendali tentara, dan akhirnya mengambil alih kepresidenan itu sendiri.
Upaya kudeta tersebut dilakukan tepat sebelum penumpasan Komunis 1965-1966, di mana tentara memenjarakan dan mengeksekusi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum kiri, pembangkang politik, dan pihak-pihak lain yang dianggap mengancam negara Indonesia. Penghitungan terakhir korban masih banyak diperdebatkan, dengan perkiraan korban tewas dan hilang berkisar antara 100.000 hingga lebih dari satu juta jiwa.
Di tengah kekacauan pasca penumpasan PKI, Presiden Suharto yang baru menjabat berusaha memperkuat kekuasaan politiknya dengan menyatukan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang bahasa, etnis, dan keagamaan, hingga penyebaran geografis yang sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia mendistribusikan ribuan televisi dan berinvestasi dalam infrastruktur satelit untuk menyiarkan propaganda yang disponsori negara di seluruh Nusantara.
Sekolah umum dimulai setiap hari dengan menyanyikan lagu wajib dan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pancasila diamanatkan sebagai landasan ideologis dari semua lembaga formal Indonesia dalam upaya untuk mengekspresikan kepribadian tunggal Indonesia.
Penegasan identitas nasional yang kuat melengkapi upaya untuk mengikis dua institusi yang menjadi ancaman terbesar bagi rezim Orde Baru Suharto: politik Islam dan perbedaan pendapat politik berbasis universitas.
Tahun 1971, lima tahun setelah Suharto berkuasa, partai-partai politik Islam menunjukkan performa kuat dalam pemilihan legislatif nasional pertama di bawah Orde Baru. Sebagai tanggapan, Presiden Suharto memaksa empat partai politik Islam terkemuka untuk bergabung, mengecilkan prioritas mereka dan mengurangi daya tarik masing-masing.
Empat puluh enam tahun kemudian, dua dekade setelah jatuhnya Suharto, konsolidasi ini bisa dibilang bertanggung jawab atas warisan politik Islam yang tidak efektif dalam demokrasi Indonesia.
Orde Baru juga menekan ekspresi politik oleh universitas dan kelompok mahasiswa. Penumpasan komunisme sebagian besar telah menghilangkan mahasiswa dan cendekiawan kiri dari universitas-universitas Indonesia pada tahun-tahun berikutnya segera setelah kebangkitan Suharto sebagai presiden. Namun, awal tahun 1970-an, kelompok-kelompok mahasiswa muncul sebagai wadah oposisi populer dalam menentang korupsi yang merajalela di rezim Orde Baru.
Pemerintah Indonesia merespons dengan membubarkan komisi yang ditunjuk Suharto yang telah melaporkan penyalahgunaan kekuasaan dan melarang protes mahasiswa lebih lanjut.
Namun, demonstrasi mahasiswa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk protes Taman Mini tahun 1971, kerusuhan Malari tahun 1974, dan serangkaian demonstrasi sebagai tanggapan terhadap larangan rambut panjang, kunjungan oleh menteri Belanda, dan undang-undang pernikahan yang ofensif.
Bulan April 2017, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengakui bahwa ia “kecewa” oleh investasi asing senilai US$6,71 miliar yang dijanjikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam kunjungannya sebulan sebelumnya. Kekecewaan Jokowi muncul setelah berita bahwa investasi Saudi di China hampir sepuluh kali lipat dari yang dijanjikan kepada Indonesia, selain setelah pengumuman bahwa raksasa minyak dan gas Malaysia Petronas menjual saham senilai $7 miliar kepada raksasa minyak Teluk Saudi Aramco.
Baca Juga: assalamualaikum warrahmatullahi wanarakatuh
Investasi Kerajaan Arab Saudi di China dan Malaysia semakin memajukan dua pesaing ekonomi regional Indonesia yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih maju. Kekecewaan Jokowi kemungkinan disebabkan oleh lebih dari sekadar menjadi penerima potongan terkecil dari kue investasi Saudi. Kampanye kepresidenannya dalam Pilpres 2014 berjanji untuk merevitalisasi infrastruktur Indonesia yang sudah lama lesu, dan tiga tahun untuk masa lima tahun kepresidenannya tidak banyak menunjukkan hasil memuaskan.
Meskipun Jokowi kecewa, Indonesia akan terus melampaui negara-negara tetangganya di Asia dalam menerima pendanaan Arab Saudi untuk universitas dan beasiswa agama yang memungkinkan siswa Indonesia untuk menempuh ilmu di lembaga-lembaga Islam di Kerajaan. Strategi investasi budaya Saudi di Indonesia, utamanya direkayasa melalui pembangunan sekolah-sekolah Islam, penyediaan guru dan buku pelajaran, dan peluang pendanaan beasiswa telah memfasilitasi saluran pengaruh Saudi yang sebagian besar tidak dapat ditembus terhadap perubahan politik Indonesia selama 40 tahun terakhir.
Artikel Terkait: gambar norma agama
Pendidikan Islam yang didukung Arab Saudi tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat di bawah penindasan rezim Orde Baru Suharto dari tahun 1966 hingga 1998. Saat ini, di bawah pemerintahan demokratis Indonesia yang cenderung anti-liberal, elit Muslim yang berpendidikan Saudi di Indonesia memanfaatkan peluang untuk menggunakan peningkatan kebebasan politik untuk mempromosikan proteksionisme agama dan konservatisme Islam garis keras.
IDENTITAS NASIONAL DI BAWAH SUHARTO
Tahun 1965, komplotan rahasia dari perwira militer sayap kiri mengatur kudeta yang gagal di Jakarta, membunuh enam jenderal anti-komunis yang mereka yakini sedang bersiap menggulingkan Presiden Sukarno. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jenderal Suharto, yang dengan mencurigakan lolos dari pembunuhan, melangkah untuk menetralkan komplotan, mengambil kendali tentara, dan akhirnya mengambil alih kepresidenan itu sendiri.
Upaya kudeta tersebut dilakukan tepat sebelum penumpasan Komunis 1965-1966, di mana tentara memenjarakan dan mengeksekusi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kaum kiri, pembangkang politik, dan pihak-pihak lain yang dianggap mengancam negara Indonesia. Penghitungan terakhir korban masih banyak diperdebatkan, dengan perkiraan korban tewas dan hilang berkisar antara 100.000 hingga lebih dari satu juta jiwa.
Di tengah kekacauan pasca penumpasan PKI, Presiden Suharto yang baru menjabat berusaha memperkuat kekuasaan politiknya dengan menyatukan Indonesia yang memiliki beragam latar belakang bahasa, etnis, dan keagamaan, hingga penyebaran geografis yang sulit dikendalikan. Pemerintah Indonesia mendistribusikan ribuan televisi dan berinvestasi dalam infrastruktur satelit untuk menyiarkan propaganda yang disponsori negara di seluruh Nusantara.
Sekolah umum dimulai setiap hari dengan menyanyikan lagu wajib dan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Pancasila diamanatkan sebagai landasan ideologis dari semua lembaga formal Indonesia dalam upaya untuk mengekspresikan kepribadian tunggal Indonesia.
Penegasan identitas nasional yang kuat melengkapi upaya untuk mengikis dua institusi yang menjadi ancaman terbesar bagi rezim Orde Baru Suharto: politik Islam dan perbedaan pendapat politik berbasis universitas.
Tahun 1971, lima tahun setelah Suharto berkuasa, partai-partai politik Islam menunjukkan performa kuat dalam pemilihan legislatif nasional pertama di bawah Orde Baru. Sebagai tanggapan, Presiden Suharto memaksa empat partai politik Islam terkemuka untuk bergabung, mengecilkan prioritas mereka dan mengurangi daya tarik masing-masing.
Empat puluh enam tahun kemudian, dua dekade setelah jatuhnya Suharto, konsolidasi ini bisa dibilang bertanggung jawab atas warisan politik Islam yang tidak efektif dalam demokrasi Indonesia.
Orde Baru juga menekan ekspresi politik oleh universitas dan kelompok mahasiswa. Penumpasan komunisme sebagian besar telah menghilangkan mahasiswa dan cendekiawan kiri dari universitas-universitas Indonesia pada tahun-tahun berikutnya segera setelah kebangkitan Suharto sebagai presiden. Namun, awal tahun 1970-an, kelompok-kelompok mahasiswa muncul sebagai wadah oposisi populer dalam menentang korupsi yang merajalela di rezim Orde Baru.
Pemerintah Indonesia merespons dengan membubarkan komisi yang ditunjuk Suharto yang telah melaporkan penyalahgunaan kekuasaan dan melarang protes mahasiswa lebih lanjut.
Namun, demonstrasi mahasiswa terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk protes Taman Mini tahun 1971, kerusuhan Malari tahun 1974, dan serangkaian demonstrasi sebagai tanggapan terhadap larangan rambut panjang, kunjungan oleh menteri Belanda, dan undang-undang pernikahan yang ofensif.
Komentar
Posting Komentar